Senin, 20 Juni 2011

(Resume Buku) Solidaritas Mekanik dan Organik - Emile Durkheim

Solidaritas Mekanis dan Organis

Durkheim membagi masyarakat kedalam dua tipe utama yaitu masyarakat dimana solidaritas sosialnya bersifat mekanis atau di dimonasi oleh kesadaran kelompok, dan masyarakat dimana solidaritas sosialnya bersifat organis atau dikarakterisir dengan spesialisasi, divisi buruh dan saling ketergantungan, Durkheim membagi masyarakat kedalam dua tipe utama ini atas dasar dijadikannya fakta solidaritas sosial sebagai unsur utama dalam masyarakat. Kedua jenis hasil rumusannya itu di analisis oleh Durkheim untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana caranya suatu transformasi solidaritas sosial dapat terjadi serta bagaimana caranya menentukan keadaan proses transformasi itu. Dia percaya bahwa bila penduduk berkembang lebih banyak, maka masyarakat akan lebih kompleks.

Pembagian kerja akan sebanding dengan volume dan kepadatan masyarakat. Perubahan dalam pembagian kerja memliki implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarkat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain, perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh.

Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Masyarakat sudah menjadi lebih kompleks dan solidaritasnya berpangkal pada diferensiasi manusia.

Keluarga primitif dikepalai oleh ayah-pemburu dan ibu-peramu tumbuhan yang secara praktis dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam masyarakat primitif, Durkheim percaya bahwa solidaritasnya bersifat mekanis, sebab manusianya belum terbagi-bagi dan terikat oleh persahabatan, ketetanggan dan kekerabatan seolah-olah mereka diikat dengan kekuatan eksternal (external force) saja. Pada tahap ini undang-undang masyarakat akan didominasi oleh sanksi-sanksi yang bersifat memaksa atau represif. Sementara keluarga modern membutuhkan penjual makanan, tukang roti, tukang daging, montir, guru, polisi, dan lain sebagainya. Masyrakat tersebut, pada gilirannya membutuhkan bermacam-macam jasa dari orang lain agar dapat bertahan hidup di dunia modern. Dalam pandangan Durkheim, masyarakat modern dipertahankan bersama oleh spesialisasi orang dan kebutuhan mereka akan jasa sekian banyak orang.

Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat, yaitu pemahaman, norma dan kepercayaan bersama. Kesadaran kolektif kurang signifikan dalam masyarakat yang ditopang oleh solidaritas organis daripada masyarakat yang ditopang oleh solidaritas mekanis. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan bersama dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain daripada bertahan dengan kesadaran kolektif bersama dan kuat. Oleh karena itu, meskipun masyarakat organis memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk yang lemah yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan individual.

Di dalam masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik, kesadaran kolektif melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, dia sangat diyakini, sangat rigid, dan isinya bersifat religius,masyarakatnya memiliki integrasi yang sangat kuat karena bersifat homogen sejenis. Sementara dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organis, kesadaran kolektif dibatasi pada sebagian kelompok tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang rigid, dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi daipada pedoman moral, karena integrasi masyarakat modern sudah terkikis oleh individualitas dan materialistis, dimana semua orang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan materi daripada kepentingan bersama, hal inilah yang sangat memungkin ketidak petuhan pada norma, dan penyimpangan – penyimpangan yang banyak atau marak terjadi pada masyrakat modern. Solidaritasnya mulai sulit terbentuk karena masyarakat di dalamnya plural atau beraneka ragam. Padahal solidaritas itu sendiri terbentuk atau terjadi karena adanya homogenitas.

Analisis Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Strkturasi-Anthony Giddens

Oleh :

Celia Tri Pristya Devitha

4815080245

Pendidikan Sosiologi Reg’08

Sekilas tentang Sejarah Singkat Korupsi di Indonesia dan Hubungannya dengan Teori Strukturasi Giddens

Fenomena korupsi ternyata berakar pada bentuk birokrasi feodal pada zaman pemerintahan raja-raja di Indonesia. Sebut saja kerajaan Mataram, birokrasi kerajaan dipimpin oleh raja dengan sebutan “keagungan dalem”. Kepemimpinan raja-raja ini diwakili ke bawah oleh para bupati, perwakilan raja, perwakilan kerajaan atau kaum bangsawan sampai kepada yang paling bawah yang adalah alat-alat raja untuk menjangkau raja demi “kepentingan pribadi”. Artinya bahwa, pada zaman ini raja memiliki hak hakiki atas kepemilikan tanah bahkan penduduk yang berpijak di atas tanah tersebut. Selanjutnya, perwakilan raja yang adalah alat untuk menjangkau, mendekati dan “seolah-olah” mewakili rakyat justru seringkali bertindak sewenang-wenang. Mengambil dan merampas milik rakyat dengan dalih penugasan oleh raja. Rakyat hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan raja. Dibidang ekonomi misalnya, rakyat hanyalah alat yang bekerja untuk selanjutnya hasilnya diserahkan untuk kepentingan dan keperluan raja.

Birokrasi macam ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintahan colonial Belanda pada zaman penjajahan. Mulai dari pemerintahan Gubernur Deandels, Rafles sampai kepada Van Den Boch yang pada hakekatnya juga melanjutkan birokrasi feodal yang terus menerus menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat. Bumi Indonesia dijadikan sumber bahan mentah yang kemudian dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri Eropa, begitu pula dengan rakyatnya yang dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan para pemerintah kolonial yang menetap di Indonesia. Dalam banyak masyarakat ada kewajiban tradisional untuk bekerja bagi keperluan umum dalam beberapa hari atau minggu setiap tahun. Akan tetapi, di bawah pemerintahan kolonial ada beberapa contoh, yaitu diadakan kerja paksa, tidak untuk keperluan umum, akan tetapi untuk tuan-tuan swasta, dan tidak selama beberapa hari atau minggu, akan tetapi untuk masa yang lama.[1]

Sikap birokrasi feodal, yang akhirnya membentuk sikap ambivalensi lah yang menjadi akar korupsi di Indonesia. Hingga saat ini, birokrasi bangsa ini masih mewarisi ciri feodal dengan kasus korupsi yang agaknya sudah mempunyai budaya tersendiri.

Pada saat ini, korupsi di Indonesia memang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu. Korupsi kerap kali dilakukan oleh mereka yang punya kekuatan ekonomi, politik dan kekuasaan secara berulang-ulang. Bahkan dimulai sejak zaman pemerintahan raja-raja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini membuat korupsi seolah telah menjadi “struktur” seperti yang diungkapkan oleh Anthonny Giddens, seorang sosiolog dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan teori strukturasi. Menurutnya, struktur lahir dari praktik sosial yang berulang dan berpola dalam lintas ruang dan waktu. Sepakat dengan pernyataan Giddens, kasus korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi satu, dua atau tiga kali. Sudah banyak kasus korupsi yang terjadi dan itupun penyelesainnya masih sering terjadi praktik korupsi pula di dalamnya.

Dalam analisis sosial, struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan “pengikatan” waktu-ruang dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan itu memungkinkan keberadaan praktek-praktek sosial serupa dalam rentang waktu dan rentang ruang yang sangat beragam sekaligus memberikan praktek-praktek sosial itu suatu bentuk sistemik.[2] Struktur korupsi di Indonesia saat ini merupakan praktek sosial yang serupa dengan waktu sebelumnya. Korupsi menjadi sebuah struktur ketika praktek sosial yang serupa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya dilakukan kembali secara berulang-ulang dan akhirnya memungkinkan membentuk sebuah praktek korupsi yang sistemik. Praktek korupsi di Indonesia saat ini telah menjelma menjadi sebuah bentuk yang “sistemik”, karena itulah agak sulit rasanya mencabut akar dari fenomena perusak bangsa ini.

Struktur adalah “aturan (rules) dan sumberdaya (resources) yang terbentuk dari perulangan praktik sosial”[3] artinya bahwa dalam struktur itu bisa menjadi sebuah penekan (constraining) yang bersifat mengatur, dan juga bisa menjadi sesuatu yang memberdayakan (enabling). Dalam kasus korupsi yang menjadi analisa dalam tulisan ini, penulis berinterpretasi bahwa yang menjadi struktur adalah sistem atau instansi terkait di mana koruptor melakukan korupsi. Penjelasannya begini, suatu sistem (instansi) tentu mempunyai beberapa norma, aturan yang mengekang dan mengikat aktor yang bekerja di dalamnya, ada larangan untuk korupsi atau menggelapkan uang, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, sistem (instansi) secara sadar atau tidak membuka peluang bagi aktor untuk menggelapkan dana karena kurangnya pengawasan dan lain sebagainya.

Korupsi dalam Pandangan Konsepsi Dualitas Struktur-Aktor

“Siapapun boleh naik, Korupsi harus turun !” kurang lebih begitulah bunyi simbol untuk memerangi korupsi yang sering ditemui. Nampaknya korupsi telah menjadi sebuah “setan raksasa” yang menghantui dan menyita perhatian segenap masyarakat Indonesia. Sebuah parasit mematikan dan melumpuhkan harapan generasi muda memandang masa depan dari bangsa ini. Setiap aspek mulai dari pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya seperti sudah tidak asing lagi dengan praktik sosial yang akibatnya bisa merusak bangsa ini dengan sangat parah.

Praktek sosial yang dilakukan oleh para pejabat dan mereka yang punya kekuatan dalam ekonomi, politik dan kekuasaan telah membentuk sebuah struktur korupsi. Seperti tidak ada harapan lagi untuk melihat ke depan. Sulit rasanya melihat dan memilih siapa yang harus disalahkan.

Dalam kesulitan melihat dan memilih siapa yang harus disalahkan, di situlah titik kelemahan kita. Seringkali kita melihat sesuatu secara dualisme. Memang realitas sosial kadang menjebak kita ke dalam dua pendekatan dalam memandangnya. Entah itu pendekatan yang menekankan kepada struktur, yang lebih bersifat objektif di mana tindakan sosial itu dikontrol di bawah dominasi kekuatan struktur. Ataukah kita melihat dengan sudut pendekatan yang lebih menekankan pada aktor, di mana aktor bukanlah wayang yang harus melakukan tindakan sosial seperti apa yang telah diatur oleh struktur. Dua pendekatan di atas memang terlihat kontras bertentangan, sama halnya ketika kita memandang realitas sosial seperti kasus korupsi ini. Kita seringkali menyalahkan sistem, atau aktor yang melakukan korupsi. Pertentangan dua pendekatan struktur dan aktor di ataslah yang disebut dualisme.

Anthony Giddens melihat realitas sosial bukan berdasarkan dualisme, tetapi dualitas. Artinya bahwa, struktur dan aktor tidak dapat dipisahkan. Tindakan sosial tidak semata-mata dikontrol dan didominasi oleh kekuatan sosial, begitu juga kekuatan dan dominasi sosial lebih dari sekedar tindakan sosial. Lihat saja kasus korupsi, kita tidak bisa hanya menyalahkan sistem atau aktor yang melakukan korupsi. Kedua-duanya saling berhubungan, memiliki relasi yang tidak bisa dipisahkan.

Yang disebut pelaku adalah orang-orang yang kongkret dalam “arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia”[4]. Koruptor melakukan praktek korupsi karena sistem (instasi) memberi mereka kesempatan, tapi bukan berarti yang menyebabkan korupsi itu adalah sistem. Di sisi lain korupsi juga terjadi karena mereka yang melakukan korupsi (aktor) merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka peroleh sekarang, terjebak dalam keserakahan dan “mungkin” merasa perlu melakukan korupsi. Yang dimaksud Giddens dengan dualitas itu adalah dimana kita bisa memandang realitas sosial dengan merangkum kedua pendekatan struktur dan aktor. Begitu pula dalam memandang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dualitas antara struktur dan aktor adalah cara yang tepat. Koruptor dan sistem sama-sama terjebak dalam lingkaran setan “korupsi”, kedua-duanya patut disalahkan. Ketika sistem memberi kesempatan kepada koruptor, lalu koruptor melakukan praktek korupsi dengan bentuk kesadaran entah itu motivasi tidak sadar atau bahkan dengan kesadaran praktis maka sebenarnya kedua-duanya telah memiliki hubungan keterkaitan. Seperti yang ditekankan oleh Giddens, komposisi antara agen dan struktur-struktur bukanlah dua fenomena tertentu yang saling terpisah, atau sebuah dualisme, melainkan mewakili sebuah dualitas.[5]

Dualitas struktur dan tindakan membutuhkan sarana antara. Artinya bahwa, dalam melakukan tindakan, seorang aktor membutuhkan sebuah sarana antara. Sama halnya dengan kasus korupsi. Seorang koruptor melakukan tindakan korupsi tentu membutuhkan sarana dalam hal ini instansi terkait di mana sang aktor bekerja. Dalam melakukan tindakan dalam struktur, Giddens memperkenalkan tiga unsur struktural yaitu :

- Signifikasi : Simbol atau pemberian makna

- Dominasi : Penguasaan terhadap sesuatu

- Legitimasi : Peraturan normatif

Contohnya dalam dualitas struktur dominasi dan praktik penguasaan bisa digambarkan sebagai berikut :

Koruptor (signifikasi, symbol atas orang yang melakukan tindakan korupsi)




Fasilitas (Instansi, DPR, Pengadilan, dll)

Sarana-antara




Mengalihkan dana ke rekening pribadi,

Menerima suap, melakukan pemungutan liar (dominasi atas pekerjaan)




Kesempatan dan adanya situasi terbuka untuk melakukan korupsi

Sarana-antara (legitimasi)

Reproduksi sosial lahir dari dualitas struktur dan praktik sosial seperti yang telah dijelaskan di atas. Secara sadar atau tidak, aktor telah melakukan reproduksi sosial melalui praktek sosial yang dilakukan. Yang berbeda adalah dimensi internal tindakan yang dilakukan oleh aktor. Ada 3 dimensi tindakan yang dikemukakan oleh Giddens yaitu :

- Motivasi tidak sadar, adalah perasaan atau keinginan dalam diri seseorang yang mengarahkannya untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi bukan tindakan itu sendiri.

- Kesadaran diskursif, sebuah tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan memberi ciri spesifik atas tindakannya.

- Kesadaran praktis, sebuah tindakan atas dasar kesadaran secara praktis. Artinya bahwa, setiap tindakan yang dilakukan aktor tidak selalu atau tidak perlu diurai dan dijelaskan secara spesifik.

Dalam hal tindakan korupsi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri ini, mungkin dilatar belakangi oleh 2 dari 3 dimensi internal tindakan yang dikemukakan oleh Giddens. Melihat kasus korupsi yang terjadi belakangan ini, sepertinya tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang “berkuasa” tersebut mungkin diawali dengan motivasi tidak sadar. Akan tetapi, tindakan korupsi tersebut jika dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang tidak tertutup kemungkinan akan berubah menjadi sebuah kesadaran praktis.

Korupsi yang telah menjelma menjadi “struktur” seperti yang telah dibahas sebelumnya bisa terjadi karena dorongan dari beberapa faktor.

Pertama, dari segi signifikasi atau struktur penandaan, korupsi seperti telah punya budaya tersendiri. Sudah tidak lazim lagi dilakukan. Bisa kita lihat sendiri bahwa tidak sedikit urusan yang bisa selesai dengan “uang pelican” bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua urusan bisa selesai dengan mudah bila meghalalkan tindakan sosial ini.

Kedua, koruptor (signifikasi terhadap mereka yang melakukan tindakan korupsi) adalah mereka yang memiliki dominasi dan pengaruh di dunia ekonomi dan politik. Orang-orang seperti ini biasanya adalah yang sering kita sebut dengan pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya. Dengan modal dominasi dan kekuasaan maka mereka bisa dengan mudah melakukan tindakan merugikan negara ini. Korupsi memang sangat gencar dilakukan oleh orang-orang ini karena mereka punya “sarana-antara” untuk melakukan korupsi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Korupsi juga lah yang merusak organ-organ negara ini sejak negara ini lahir, dan ironisnya dilakukan oleh mereka yang menjadi saksi lahirnya negara ini dan duduk menjabat di dalamnya.

Ketiga, korupsi seperti punya legitimiasi sendiri. Entah karena jenuh atau memang bersikap apatis, rakyat Indonesia seolah “Ogah” memberi sangsi sosial kepada koruptor. Sikap seperti inilah yang turut berpengaruh menciptakan mental baja bagi para koruptor, karena mereka tidak begitu di perangi oleh masyarakat Indonesia secara umum. Memang perang terhadap korupsi sudah dilakukan, tapi mayoritas itu hanya masih dalam tahap simbol. Simbol-simbol pemberantasan korupsi sudah seringkali kita temui. Tapi bersyukur bahwa telah ada instusi yang berusah sekuat tenaga untuk memberantas korupsi yakni KPK. Dukungan moral dan kerja juga dibutuhkan oleh institusi ini untuk benar-benar menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Jangan Pesimis !

Korupsi yang sepertinya telah menjadi struktur dan memiliki budaya sendiri di negara ini sangat mengguncang harapan setiap masyarakat baik itu generasi muda atau tua. Dualitas antara struktur dan aktor seolah sudah memiliki ikatan kerja sama luar biasa dalam melancarkan tindakan ini. Korupsi yang bisa dengan mudah dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan baik itu dibidang ekonomi, sosial dan politik menjadi hal yang sangat sering terdengar dikuping kita.

Korupsi bukan hanya sekedar masuknya anggaran negara ke rekening pribadi pejabat, lebih dari itu, korupsi itu menggerogoti setiap organ bangsa, merusak moral, menciptakan pesimis, menghancurkan kepercayaan kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Wibawa pemerintah seolah terhapus begitu saja karena tindakan korupsi ini.

Namun setidaknya, Giddens melalui teori strukturasinya ini mengajarkan kita untuk tidak pesimis melihat masa depan. Meski begitu kelamnya awan korupsi menutup pandangan kita akan masa depan bangsa ini, tapi kita masih bisa optimis bahwa struktur korupsi pun bisa usang.

Tentu akan ada suatu perubahan karena kita bukanlah makhluk yang statis, dinamika kita juga bisa menjadi salah satu pendorong dan peruntuh bagi tembok korupsi. Dalam konsep Giddens, ada yang disebut dengan refleksivita- institusional. Ketika bangsa kita berlari tunggang langgang akibat ketidak jelasan masa depan oleh ulah korupsi, dan masalah negara yang lainnya, maka kapasitas kita memonitoring diri sendiri atau bangsa kita sendiri sangatlah perlu.

Refleksifitas-institusional bisa menjadi sebuah titik tolak untuk menjadi optimis melihat struktur korupsi yang semakin merajalela. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi salah satu bentuk dari refleksivitas-institusinal. Mungkin tidak akan ada KPK jika korupsi tidak ada. Oleh sebab itu KPK lahir sebagai wujud dari refleksivitas-institusional. Giddens juga mengungkapkan bahwa struktur bisa saja usang.

Perubahan sosial, menurut Giddens terjadi ketika adanya ke-usang-an struktur. Ke-usang-an struktur ini terjadi jika kapasitas kita untuk mengontrol diri sendiri dan menginstropeksi diri. Kapasitas monitor terhadap diri yang semakin meluas akan menyebabkan derutinitasi, artinya bahwa skema yang selama ini digunakan sudah tidak relevan digunakan pada saat tertentu, sehingga kita mencari skema yang sesuai dengan praktik sosial yang sedang berlangsung. Contohnya, ketika tirani orde baru digulingkan oleh mahasiswa pada mei 1998 yang lalu, terjadi keusangan struktur dimana, skema otoritas Soeharto dizaman orde baru sudah tidak bisa praktikan lagi ditengah-tengah praktik aspirasi banyak orang Indonesia yang sudah berubah.

Korupsi yang telah menjelma menjadi “struktur” selama berpuluh-puluh tahun dan secara kontinu bisa diluluhkan dengan adanya praktik-praktik sosial baru. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa keusangan struktur merupakan salah satu harapan. Keusangan struktur korupsi bisa terjadi ketika kita mulai memiliki kesadaran untuk melakukan praktik sosial baru, memiliki kesadaran bahwa korupsi bukanlah tindakan yang relevan bagi kita untuk melangkah menuju masa depan. Struktur korupsi bisa usang ketika kita mulai menyadari bahwa tindakan korupsi sudah “ketinggalan zaman” dan berusaha untuk merefleksikan diri kita. Kapasitas “refleksi-monitoring-self” memang sangat perlu kita tingkatkan untuk memperbaiki diri bahkan bangsa kita, karena kita adalah generasi penerus.

Praktek sosial baru yang diyakini bisa meng-usang-kan struktur korupsi juga bisa dilakukan oleh mereka yang memang memikirkan masa depan bangsa ini secara serius, mereka orang-orang baik yang tidak berorientasi pada jabatan, uang dan kekuasaan, mereka yang serius ingin memperbaiki bangsa. orang-orang seperti inilah yang sepantasnya masuk ke pusat kekuasaan melalui partai politik.

Berharap bahwa ke-usang-an struktur bisa benar-benar terjadi di Negeri ini, sehingga kita bisa dengan mantap memikirkan masa depan bangsa ini. Bisa melakukan segala seuatunya tanpa ketakutan korupsi dan tetek bengeknya yang mampu merusak segala organ bangsa ini.

Referensi

Buku :

Jones, Pip, Pengantar Teori-teori sosial, Dari Terori Fungsionalisme hingga Post-modernisme, Yayasan Obor Indonesia:Jakarta,2009.

Giddens, Anthony, Teori Strukturasi, diterjemahkan oleh Maufur dan Daryatno. Pustaka Belajar. Jogjakarta:2010. hal : 27

Goldthorpe, J.E, The Sociology of the Third World. Dialih bahasakan oleh Sukadjo. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Priyonono, B.Herry, Anhonty Giddens Suatu Pengantar.Kepustakaan Populer Gramedia:Jakarta, 2002. Hal : 19

Ritzer, George and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6. Kencana:Jakarta. 2007.

Non buku :

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/84087077.pdf

http://www.antikorupsi.org/docs/pemberantasankorupsitinjauanstrukturdanpelaku.pdf

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Celia Tri Pristya Devitha

No. Registrasi : 4815080245

Prodi : Pendidikan Sosiologi Reguler

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan paper yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan paper ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah maupun sanksi akademik lainnya.

Demikan, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Celia Tri Pristya Devitha



[1] J.E Goldthorpe, The Sociology of the Third World. Dialih bahasakan oleh Sukadjo. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal : 79

[2] Anthony Giddens, Teori Strukturasi, diterjemahkan oleh Maufur dan Daryatno. Pustaka Belajar. Jogjakarta:2010. hal : 27

[3] B.Herry Priyonono, Anhonty Giddens Suatu Pengantar.Kepustakaan Populer Gramedia:Jakarta, 2002. Hal : 19

[4] Ibid. hal : 19

[5] Ibid. hal :40

Komodifikasi Tubuh Perempuan Melalui Film Horor Indonesia

Komodifikasi Tubuh Perempuan Melalui Film Horor Indonesia
(Studi Tentang Film: “Paku Kuntilanak” Berdasarkan Analisis Sosiologi Kebudayaan dan Gender)

Pengantar

Berbicara mengenai film, maka tidaklah jauh dengan aspek hiburan yang bisa dikonsumsi oleh khalayak untuk memenuhi kebutuhan entertainment melalui media massa. Film dihadirkan dalam rangka menggambarkan realitas masyarakat, dan seharusnya memiliki aspek edukatif, informatif, dan juga hiburan dalam satu kemasan[1]. Sayangnya, dewasa ini dunia perfilman di Indonesia seolah berada dalam masa kelam seperti pada tahun 1990an. Kekelaman perfilman Indonesia ditunjukan oleh menjamurnya film horror semi porno di bioskop-bioskop Indonesia. Film berjendre horror ini seperti memiliki kekuasaan tersendiri mendominasi film-film lainnya.

Film horror semi porno agaknya mendapat perhatian yang lumayan tinggi dari khalayak sang penikmat film. Menjamurnya film horror berkemas perempuan seksi dan beberapa adegan “hot” menjadi hal yang menarik untuk ditonton oleh khalayak. Aspek edukasi, dan informasi seolah dilupakan begitu saja oleh pekerja film. Fenomena ini memang tidak lepas dari pengaruh kapitalisme dengan prinsip untuk mengakumulasi modal sebesar-besarnya. Salah satu komoditas paling dilirik saat ini adalah tubuh perempuan yang kemudian di”jual” melalui peran mereka di film-film horror yang sedang booming akhir-akhir ini.

Perempuan seolah tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari kungkungan budaya partriarki yang secara terselubung berada di balik layar produksi film horror. Perempuan-perempuan dijadikan objek untuk di”jual” dalam kemasan film, dan mereka tidak memiliki daya untuk melawan dengan dalil mereka juga mendapat keuntungan ekonomi. Cerminan komodifikasi tubuh perempuan melalui film berjendre horror semi porno bisa dilihat dari salah satu film yang bertajuk “Paku Kuntilanak”[2]. Film ini diperankan oleh seorang aktris yang sebenarnya berlatar belakang penyanyi dangdut yakni Dewi Persik. Film ini juga pernah mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat adegan-adegan “hot” yang menampilkan tubuh sang aktris tanpa sehelai benangpun.

Keberadaan film horror semi porno ini jelas menunjukan adanya bias gender, dimana tubuh perempuan bisa dengan mudah dinikmati (dalam bentuk imajinasi dan penglihatan) oleh laki-laki. Laki-laki bisa dengan mudah pula mendominasi tubuh perempuan yang ditunjukan dalam beberapa adegan dalam film tersebut. Kelanggengan budaya partriarki yang sudah merasuk dalam dunia media massa khususnya dalam film, mengurung perempuan dalam kesadaran palsu dengan dalil perempuan bekerja diluar ranah domestik sekaligus menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri.hal ini menunjukan bahwa Proses komodifikasi yang digerakkan oleh kapitalisme pada hakekatnya bersifat patriarkhi.[3] Kebiasan gender ini juga sekaligus menunjukan relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Relasi ekonomi antara pemilik modal dan buruh juga tercermin dalam produksi film horror semi porno ini. Dengan analogi perbandingan produser sebagai pemilik modal, dan perempuan sebagai buruh yang mencerminkan relasi ekonomi kapitalis.

Fokus tulisan ini adalah bagaimana sistem kapitalisme bekerja sama dengan budaya partriarki untuk menjadikan perempuan sebagai komoditas yang mampu mengakumulasi modal dalam industri film, dalam kemasan film berjendre horror semi porno. Contoh film yang digunakan adalah film “Paku Kuntilanak”. Selanjutnya, akan dianalisis dengan menggunakan konsep feminisme marxis dan konsep praktik diskursif relugasi dan normalisasi terhadap tubuh oleh Michele Foucault.

Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Film Horor “Paku Kuntilanak”

Perempuan secara biologis atau fisik memang memiliki daya tarik tersendiri dalam tubuh fisiknya. Konstruksi sosial selalu mengatas namakan tubuh perempuan sebagai simbol kecantikan, sampai kepada simbol kepuasaan seks dari hampir seluruh bagian tubuh perempuan. Media massa khususnya film dalam industri perfilman saat ini sepertinya sangat cerdas membaca konstruksi sosial ini. Perempuan kemudian dijadikan objek untuk dijual melalui industri perfilman dalam kemasan film horror.

Kemolekan tubuh perempuan kemudian dijadikan komoditas yang ternyata mampu mengakumulasi modal atau menghasilkan keuntungan yang besar. Dibuktikan oleh larisnya film horror semi porno di pasaran. Salah satu film horror semi porno yang di dalamnya terdapat beberapa adegan di mana tubuh perempuan “dijual” adalah “Paku Kuntilanak”. Dalam film ini si aktris yang notabene adalah penyanyi dangdut ditampilkan tanpa busana. Tubuhnya, bisa dikonsumsi oleh laki-laki dalam bentuk imajinasi dan penglihatan, yang sudah menjadi barang tentu melecehkan si perempuan tersebut meskipun dalam bentuk simbolis atau laten. Dalam film ini perempuan seolah menampilkan tubuhnya sebagai suatu komoditas dalam era kapitalisme yang semakin merajalela ini, tidak berdaya untuk melawan karena mereka juga mendapatkan keuntungan. Sebuah kesadaran palsu yang menunjukan bahwa sebenarnya, perempuan sedang teralienasi dari tubuhnya sendiri.

Di era kapitalisme, segala hal bisa dijadikan komoditas termasuk tubuh perempuan. Segala kelebihan dalam tubuh perempuan menjadi objek menarik untuk menghasilkan keuntungan. Salah satu jalannya adalah melalui industri perfilman. Kehadiran film horror semi porno akhir-akhir ini memang menunjukan kembalinya industri perfilman Indonesia ke masa “kelam” seperti pada era 1990an. Film horror semi porno mendominasi sebagian besar bioskop Indonesia. Industri film yang kapitalis ini membaca konstruksi sosial dan bekerja sama dengan budaya partriarki untuk merendahkan dan melecehkan perempuan. Meskipun dalam hal ini perempuan itu sendiri menikmati pekerjaannya sebagai aktris sekaligus komoditi. Semua ini merupakan manifestasi pelecehan seksual yang sayangnya tidak dianggap sebagai sebuah persoalan oleh pekerja media. Tidak digambarkan dalam produk media tersebut adanya sikap marah, tersinggung, atau malu yang dimunculkan oleh individu yang menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut.[4]

Begitu pula dalam film “Paku Kuntilanak”, pemeran utama yakni Dewi Persik dalam berbagai liputan di infotainment menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan melakukan adegan tersebut karena yang ditampilkan hanya bagian tubuh belakangnya saja. Pernyataan pemeran utama film “Paku Kuntilanak” ini diasumsikan bahwa aktris tersebut terjebak dalam kesadaran palsu sekaligus budaya partriarki yang terinternalisasi dalam dirinya. Di mana anggapan bahwa perempuan memang dihadirkan untuk laki-laki sebagaimana ajaran-ajaran agama pada umumnya yang juga menguatkan budaya partriarki di Indonesia. Budaya partriarki yang jelas menimbulkan ketidaksetaraan gender ini juga dikonstruksi sedemikian rupa melalui media massa.

Relasi antara aktris sebagai komoditi dalam hal ini perempuan dengan produser bisa dianalogikan dengan relasi ekonomi kapitalis antara buruh dan pemilik modal di era Karl Marx. Bagi marx, komoditas memiliki sejumlah karakteristik, dan mungkin kuncinya adalah bahwa komoditas merupakan keberadaan yang memiliki nilai tukar, berarti bahwa mereka dijual di pasar.[5] Dalam era kapitalisme saat ini, tubuh perempuanpun bisa memiliki nilai tukar untuk menghasilkan keuntungan melalui media massa khususnya film. Fenomena di mana buruh diperbudak oleh pemilik modal dan teralienasi dari kehidupan, diri dan hasil produksinya seolah kembali terulang dimasa ini. Feminisme Marxis kemudian muncul sebagai bentuk gerakan perempuan untuk melepaskan perempuan-perempuan yang telah teralienasi dari dirinya sendiri dan terjebak dalam partriarki dan kapitalisme.

Menurut konsep feminism marxis, isu dan inti pemikirannya adalah keyakinan bahwa yang memiliki modal atau capital adalah yang berkuasa, penekanan di bawah sistem kelas atau kapitalisme dikuasai oleh laki-laki yang memegang kapital.[6] Dalam contoh kasus film “Paku Kuntilanak”, pemegang kapital adalah produser yang notabene adalah laki-laki. Produser memiliki “power” untuk menentukan peran perempuan dalam film tersebut atas dasar bahwa produserlah yang “berkuasa”. Perempuan dalam film ini hanyalah pekerja yang ada di bawah sistem kapitalisme yang dikuasai oleh laki-laki. Di sisi lain, secara sosial perempuan sedang berada di bawah tekanan budaya partriarki dan kapitalisme yang bekerja sama untuk membentuk konstruksi sosial tentang tubuh perempuan itu sendiri.

Beberapa adegan semi porno yang ditampilkan dalam film “Paku Kuntilanak” menjadi simbolisasi masih merajalelanya budaya partriarki yang dilanggengkan oleh komodifikasi tubuh perempuan. Adegan di mana pemeran utama atau Dewi Persik yang hendak melakukan hubungan seksual dengan pemeran pria menunjukan bahwa perempuan menjadi alat pemenuhan kebutuhan seksual bagi laki-laki. Perempuan seolah dibuat sangat menikmati perannya menjadi “alat” untuk memenuhi kebutuhan laki-laki, tanpa perlawanan apapun. Memang pada dasarnya film “Paku Kuntilanak” ini adalah film dengan gendre horror, akan tetapi keseluruhan isi dan content film memang tidak sedikit yang bermuatan adegan semi porno yang diperankan oleh pemeran utama, Dewi Persik.

Cerdasnya media membaca konstruksi sosial, membawa media dalam industri film kapitalis bekerja sama dengan budaya partriarki yang kedua-duanya memiliki power yang sama dalam membentuk realitas sosial menekan perempuan menjadi “kelas pekerja” seperti pada fenomena kapitalisme di era Karl Marx. Perempuan menjadi objek yang memiliki nilai tukar yang kemudian disebut komoditas untuk menghasilkan keuntungan atau mengakumulasi modal setinggi-tingginya. Salah satu medianya adalah film, khususnya film horror semi porno.

Regulasi dan Normalisasi Tubuh Perempuan: Praktik Diskursif Relasi Kepentingan Ekonomi dan Kekuasaan

Dalam budaya partriarki yang telah terinternalisasi dalam diri hampir seluruh masyarakat Indonesia, status perempuan selalu ada di bawah laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki memiliki power atau dominasi untuk berkuasa di atas perempuan. Ditambah lagi dengan adanya norma dan nilai-nilai agama yang menekankan bahwa laki-laki adalah imam dan pemimpin, sedangkan perempuan haruslah menurut kepada laki-laki. Hal ini semakin mendukung asumsi bahwa laki-laki memiliki kekuasaan di atas perempuan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Budaya partriarki ini kemudian menjadi sesuatu yang dianggap benar dalam konstruksi sosial masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang masih belum paham benar tentang kesetaraan gender. Partriarki menjadi nilai sosial karena secara langsung atau tidak ternyata berhubungan dengan nilai-nilai agama yang selalu dianggap paling sakral oleh sebagian besar masyarakat khususnya perempuan. Perempuan dikungkung dalam nilai agama yang partriarkal dimana mereka harus tunduk kepada laki-laki dan tidak berusaha untuk menjadi sama seperti laki-laki karena itu melanggar kodrat mereka. Nilai-nilai yang dianggap benar inilah yang kemudian membuat perempuan seolah pasrah menerima keadaan di mana status mereka selalu berada di bawah laki-laki.

Adanya nilai-nilai yang dianggap benar yakni nilai-nilai partriarkal yang didukung oleh nilai dan norma agama mencerminkan adanya regulasi dan normalisasi terhadap perempuan. Khususnya dalam hal peran perempuan dalam dunia sosial. Konsep normalisasi dan regulasi disebut Michele Foucault sebagai praktik diskursif yang dibelakangnya mungkin saja terdapat relasi kekuasaan dan kepentingan. Praktek diskursif sendiri merupakan sebuah sistem tanda yang berinteraksi dengan institusi sosial dan mekanisme yang berusaha untuk mengatur aliran pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat[7] singkatnya, dalam praktik diskursif terdapat normalisasi yakni upaya standarisasi klaim kebenaran melalui aneka mekanisme atau prosedur dan regulasi yakni upaya menetapkan standar kebenaran. Perlu diingat bahwa, dalam hal ini “kebenaran” itu bisa saja ditunggangi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan.

Dalam kaitannya dengan komodifikasi tubuh perempuan dalam industri film Indonesia khususnya film horror, bisa diasumsikan bahwa perempuan dinormalisasi dan diregulasi oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini laki-laki yang berperan sebagai pemilik modal atau produser. Nilai-nilai yang dianggap benar seperti nilai partriarkal yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk film dan mengatasnamakan seni perfilman serta pasar, maka perempuan bisa dikonstruksi untuk menjadi komoditas, dan perempuan pun menjadi tidak berdaya melawan alienasi dengan tubuhnya sendiri atas dalil turut mendapat keuntungan. Dari sini bisa dilihat jelas bahwa nilai kebenaran tersebut telah bergeser karena ditunggangi oleh relasi kepentingan dan kekuasaan untuk mendapatkan akumulasi modal yang sebesar-besarnya.

Tubuh dalam praktik diskursif selalu bergeser karena dipahami secara non esensialis. Artinya bahwa, praktik diskursif bukan hanya bisa diterapkan dalam formalisasi tata aturan dalam organisasi dan institusi sosial untuk menciptakan keteraturan, tapi juga bisa menjadi suatu upaya untuk mengonstruksi pola pikir masyarakat tentang tubuh perempuan sehingga dapat dikonsumsi khalayak dengan beratasnamakan seni dalam film.

Para aktor dalam industri film di Indonesia, khususnya mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek edukasi, informasi, hiburan dan kontrol sosial, memiliki nilai-nilai yang mereka anggap benar dalam versi mereka sendiri. Nilai-nilai kebenaran yang diupayakan dalam praktik diskursif melalui regulasi dan normalisasi dibentuk dan dikemas sedemikian rupa untuk mengonstruksi bagaimana perempuan harus menjadikan tubuhnya sebagai komoditas yang mampu menghasilkan keuntungan bagi pihak pemilik modal maupun pihak perempuan itu sendiri. Regulasi dan normalisasi ditekankan melalui konstruksi sosial mengenai tubuh perempuan yang indah dan “cantik” adalah putih, bersih, tinggi, berkaki panjang, berhidung mancung, berpaduyadara besar, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan nilai tukar tubuh perempuan “di pasaran”.

Segala bentuk konstruksi mengenai keindahan dan keseksian serta kecantikan tubuh perempuan kemudian mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat pada umumnya, dan perempuan khususnya. Perempuan berlomba-lomba untuk menjadikan tubuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar yang dikonstruksikan melalui media tersebut. Secara tidak sadar, perempuan justru menikmati alienasi terhadap dirinya sendiri, atau naifnya, perempuan tidak memiliki rasa bangga atas tubuhnya sendiri jika tidak sesuai dengan nilai-nilai kecantikan dan keindahan yang dibentuk oleh media tersebut.

Terlebih lagi untuk menjadi seorang aktris atau bintang film, seorang perempuan juga dikonstruksikan, dinormalisasi dan diregulasi sedemikian rupa dengan nilai-nilai keindahan tubuh, kecantikan, dan keseksian sesuai dengan kebenaran yang dipahami oleh pemilik modal dalam industri perfilman. Mereka menyebut nilai-nilai tersebut dengan kata “ideal” yang menggambarkan bahwa tubuh itu haruslah muda, sehat, dan proporsional.

Selanjutnya, dalam konsep tubuh Foucault menekankan pada adanya represi secara mekanik oleh kekuasaan terhadap tubuh.[8] Kekuasaan mampu ngeonstruksi tubuh untuk menjadi patuh dan berguna. Berkaitan dengan komodifikasi tubuh perempuan dalam film horror dengan contoh “Paku Kuntilanak”, bisa dianalisis bahwa, kekuasaan dalam hal ini menjadi milik produser sebagai pemilik modal dalam arena industri film kapitalis. Tubuh aktris (perempuan) dikontrol menggunakan mekanisme dan prosedur tertentu melalui proses casting untuk mendapatkan tubuh yang “sesuai” dengan keinginan dan kebutuhan “pasar”. Dan, secara langsung atau tidak, normalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh media melalui industri film, telah menghegemoni perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar tersebut.

Fenomena ini kemudian berujung pada titik bias gender, di mana budaya partriarki masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku perempuan. Selain itu, membawa perempuan pada satu sangkar pemikiran tentang “tubuh yang ideal” yang mengurung mereka dan membuat mereka melupakan bahwa mereka telah teralienasi dari tubuhnya sendiri dan bahwa tubuh mereka telah menjadi komoditas untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik modal, dan bagi khalayak yang bisa mengonsumsi tubuh mereka sekalipun hanya sebatas imajinasi dan penglihatan saja. Selanjutnya, perempuan tidak memiliki daya untuk keluar dari sangkar tersebut karena faktor ekonomi, dominasi partriarki dan nilai-nilai yang dianggap benar, serta hegemoni disiplin tubuh untuk patuh dan berguna yang dikonstruksi oleh media massa. Kesadaran palsu perempuan Indonesia masih mengurung mereka sehingga tidak mampu melawan penindasan dan kekerasan simbolik terhadap tubuh mereka sendiri.

Penutup

Melihat fenomena komodifikasi tubuh perempuan melalui film horror semi porno memang sangatlah menarik. Hal ini didukung oleh fenomena yang terjadi sesuai dengan era kapitalis saat ini yang seolah sangat mendominasi setiap aspek kehidupan termasuk seni dalam industri perfilman. Perempuan yang dijadikan objek dalam film horror semi porno dinormalisasi dan diregulasi dengan nilai-nilai kebenaran versi media. Praktek diskursif ini pada akhirnya mengurung perempuan dalam hegemoni nilai tubuh ideal, sehingga mereka menjadi pasif dan cenderung tidak memiliki perlawanan karena turut merasakan keuntungan di dalamnya.

Memang pada dasarnya kapitalisme dan partriarki memiliki kekuatan yang sama dalam realitas sosial saat ini. Kedua-duanya telah terinternalisasi dalam sebagian besar diri dan pikiran masyarakat. Tidak mudah untuk mengubah apalagi menghilangkan kapitalisme dan budaya partriarki. Meskipun perlawanan perempuan terhadap partriarki dan kapitalisme telah berlangsung sejak era feminism sosialis. Namun, hingga saat ini, budaya partriarki dan sistem kapitalis masih tetap mendominasi. Konstruksi sosial tentang perempuan dan tubuh perempuan oleh sistem partriarki saat ini masih belum bisa dihapuskan begitu saja.

Perempuan hanya bisa keluar dari sangkar hegemoni nilai ideal yang dikonstruksi oleh media melalui iklan atau film dengan cara melawan dirinya sendiri. Sebagai perempuan yang hendak mencapai kesetaraan gender, dan menghapuskan pelecehan terhadap tubuhnya sendiri harus mampu melawan dirinya sendiri dan hegemoni nilai tersebut dengan memberi penghargaan pada tubuhnya sendiri. Memang, untuk melawan partriarki dan kapitalis telah dilakukan sejak era feminism sosialis yang menganggap bahwa jika kapitalis hancur maka partriarki pun akan tumbang.[9] Namun, pada kenyataannya, kapitalis ternyata masih merajalela hingga saat ini, begitu pula partriarki.

Oleh sebab itu, fokus utama perempuan saat ini bukan lagi berusaha menumbangkan sistem kapitalis yang telah menjadikan tubuh mereka sebagai komoditas melalui media massa khususnya film horror semi porno. Melainkan, perlawanan terhadap diri mereka sendiri, untuk bersikap tegas memberi penghargaan terhadap tubuh mereka sendiri. Meski terdengar naïf, namun sedikit demi sedikit akan membawa perempuan pada satu titik di mana tubuh mereka tidak lagi bisa dikonsumsi oleh siapa saja, melalui arena industri film dan lain sebagainya sekaligus mematahkan mitos normalisasi dan regulasi nilai “tubuh ideal” bagi perempuan.



[1] Fungsi Pers dalam UU RI Tentang Pers No. 40 Tahun 1999 (Sumber: http://www.pdat.co.id/hg/reference_pdat/2004/09/15/uu-pres.pdf) diakses pada 10 Juni 2011

[2] Film Bergenre horror produksi Maxima Picutre, yang disutradai oleh Findo Purnomo Hw, di bawah produser Ody Mulya Hidayat. Salah satu film horror semi porno yang diperankan oleh penyanyi dangdut Dewi Persik. Mendapat banyak opini pro dan kontra mengenai berbagai adegan syur dalam film tersebut.

[5] Scott Lash, The Sociology of Postmodernism, diterjemahkan oleh A. Gunawan Admiranto: Sosiologi Postmodernisme. 2004. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal: 55