Selasa, 20 September 2011

Pendidikan (Masih)Gaya Lama

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan jelas mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran siswa tidak lagi menjadi objek yang pasif dan guru menjadi subjek yang aktif, melainkan kedua pelaku pembelajar yakni siswa dan guru berbarengan menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Keduanya memiliki hak yang sama untuk berbicara menyampaikan pendapat dan hak untuk mendengarkan pendapat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Namun, jika menoleh kembali ke dalam ruang kelas di mana proses pembelajaran itu berlangsung, seringkali intisari dari KTSP ini tidak diaplikasikan dengan selayaknya. Proses pembelajaran gaya lama dengan metode ceramah masih menjadi adegan yang lazim. Guru masih tetap menjadi subjek yang mendominasi proses pembelajaran, sedangkan siswa masih tetap menjadi objek yang didominasi oleh guru untuk duduk diam dan mendengarkan materi yang di sampaikan oleh guru.

Proses pembelajaran gaya lama dengan metode ceramah ini pada dasarnya berlangsung dengan komunikasi searah, di mana guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan. Guru sebagai pencerita mengarahkan siswa untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan.[1] Dengan kondisi seperti ini, proses pembelajaran menjadi tidak kooperatif dan anti-dialogis. Artinya bahwa, siswa menjadi pasif karena hanya mendengarkan cerita tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Secara langsung atau tidak, siswa menutup “jendela” wawasan mereka untuk menoleh ke luar kelas dan melihat realitas sosial yang terjadi apakah sesuai atau tidak dengan cerita yang disampaikan oleh guru. Siswa juga tidak memiliki kesempatan yang sama dengan guru untuk menyampaikan pendapat mereka, akibatnya siswa tidak mampu menggunakan pikiran mereka untuk berpikir kritis.

Metode ceramah dengan gaya bercerita inilah yang dikritisi oleh sosiologi Brazil, Paulo Freire. Freire menganalogikan proses pembelajaran macam ini dengan “Pendidikan Gaya Bank”.[2] Dalam pendidikan gaya bank, proses pembelajaran tidak jauh berbeda dengan proses menabung, di mana siswa adalah bank dan guru adalah penabungnya. Siswa menerima segala sesuatu yang disampaikan guru (si penabung) dengan pasif dan tanpa perlawanan. Selanjutnya siswa harus menghafal dan mengulangi apa yang disampaikan oleh guru tersebut.

Namun, kenyataannya metode ceramah masih menduduki peringkat pertama sebagai metode paling sering digunakan dalam proses pembelajaran. Metode ini digunakan secara berulang-ulang sehingga terstrukturasi menjadi satu kultur tersendiri dalam dunia pendidikan secara umum, dan dalam tiap-tiap ruang kelas di sekolah secara khusus. Siswa pada akhirnya menikmati diri mereka untuk pasif dan hanya “disuapi” materi oleh guru. Begitu pula guru, menikmati diri mereka menjadi penabung-penabung sejati untuk para siswa mereka. Pada akhirnya, pendidikan hanya menciptakan generasi-generasi yang pasif, tidak kritis, dan tidak peka terhadap realitas sosial yang terjadi di luar kelas. Mereka hanya fokus menghafal materi-materi yang di sampaikan oleh guru.

Melihat kembali, realitas proses pembelajaran dalam kelas, sebagian besar siswa menjadi “manja” dan merasa terusik jika diajak untuk berdiskusi. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan mereka untuk selalu mendengar dan “disuapi” materi. Sehingga, ketika metode lain selain ceramah diterapkan di dalam kelas, siswa cenderung bersifat resisten dan malas untuk berpartisipasi. Mereka lebih memilih untuk mendengar daripada untuk ikut berpikir dan membuka pikiran mereka untuk melihat kondisi dan realitas sosial di lingkungan sekitar mereka. Padahal, Permasalahan pendidikan berkaitan pula dengan permasalahan kehidupan dalam berbagai aspeknya[3], tidak hanya permasalahan yang ada di dalam buku teks atau buku paket mereka. Proses pembelajaran yang monolog dengan gaya bank ini membawa siswa dalam satu lingkaran nyaman yang menjadi kultur dalam pendidikan yang berlangsung di sekolah. Kekritisan siswa menjadi sangat minim karena mereka hanya terpaku pada apa yang disampaikan oleh guru, dan buku paket mereka. Permasalahan kehidupan dan berbagai aspeknya diluar materi yang disampaikan oleh guru, tidaklah penting bagi siswa.

Sejatinya, dalam proses pembelajaran harus terjadi komunikasi dua arah dengan pendekatan dialogis. Pendidikan dialogis mempertegas posisi peran guru dan peserta didik tidak berada dalam posisi atas bawah, melainkan setara dan sederajat.[4] Artinya bahwa, guru tidak lagi mendominasi siswa dalam proses pembelajaran, begitu pula siswa tidak lagi didominasi oleh guru. Pendidikan dialogis ini akan membawa atmosfer kelas menjadi lebih hidup dalam proses pembelajaran, karena siswa dan guru memiliki hak yang sama untuk berbicara dan mendengarkan. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi siswa yang pasif tapi akan menjadi siswa yang aktif, kooperatif, dan kritis. Mereka juga memiliki hak untuk membuka wawasan mereka, melihat kondisi realitas sosial di lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka lebih mampu untuk menghadapi permasalahan kehidupan di luar buku paket mereka dan di luar materi yang disampaikan guru di dalam kelas.



[1] Paulo Freire, Pedagogy of The Oppressed. Diterjemahkan oleh F. Danuwita dalam: Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008. Hal: 52

[2][2] ibid

[3] http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2106125131.pdf Pendidikan Yang Membebaskan, Aliman Siana, Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNIB

[4] Moh Yamin, Menggugah Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.2009. hal: 147

Senin, 20 Juni 2011

(Resume Buku) Solidaritas Mekanik dan Organik - Emile Durkheim

Solidaritas Mekanis dan Organis

Durkheim membagi masyarakat kedalam dua tipe utama yaitu masyarakat dimana solidaritas sosialnya bersifat mekanis atau di dimonasi oleh kesadaran kelompok, dan masyarakat dimana solidaritas sosialnya bersifat organis atau dikarakterisir dengan spesialisasi, divisi buruh dan saling ketergantungan, Durkheim membagi masyarakat kedalam dua tipe utama ini atas dasar dijadikannya fakta solidaritas sosial sebagai unsur utama dalam masyarakat. Kedua jenis hasil rumusannya itu di analisis oleh Durkheim untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana caranya suatu transformasi solidaritas sosial dapat terjadi serta bagaimana caranya menentukan keadaan proses transformasi itu. Dia percaya bahwa bila penduduk berkembang lebih banyak, maka masyarakat akan lebih kompleks.

Pembagian kerja akan sebanding dengan volume dan kepadatan masyarakat. Perubahan dalam pembagian kerja memliki implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarkat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain, perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh.

Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Masyarakat sudah menjadi lebih kompleks dan solidaritasnya berpangkal pada diferensiasi manusia.

Keluarga primitif dikepalai oleh ayah-pemburu dan ibu-peramu tumbuhan yang secara praktis dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam masyarakat primitif, Durkheim percaya bahwa solidaritasnya bersifat mekanis, sebab manusianya belum terbagi-bagi dan terikat oleh persahabatan, ketetanggan dan kekerabatan seolah-olah mereka diikat dengan kekuatan eksternal (external force) saja. Pada tahap ini undang-undang masyarakat akan didominasi oleh sanksi-sanksi yang bersifat memaksa atau represif. Sementara keluarga modern membutuhkan penjual makanan, tukang roti, tukang daging, montir, guru, polisi, dan lain sebagainya. Masyrakat tersebut, pada gilirannya membutuhkan bermacam-macam jasa dari orang lain agar dapat bertahan hidup di dunia modern. Dalam pandangan Durkheim, masyarakat modern dipertahankan bersama oleh spesialisasi orang dan kebutuhan mereka akan jasa sekian banyak orang.

Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat, yaitu pemahaman, norma dan kepercayaan bersama. Kesadaran kolektif kurang signifikan dalam masyarakat yang ditopang oleh solidaritas organis daripada masyarakat yang ditopang oleh solidaritas mekanis. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan bersama dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain daripada bertahan dengan kesadaran kolektif bersama dan kuat. Oleh karena itu, meskipun masyarakat organis memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk yang lemah yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan individual.

Di dalam masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik, kesadaran kolektif melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, dia sangat diyakini, sangat rigid, dan isinya bersifat religius,masyarakatnya memiliki integrasi yang sangat kuat karena bersifat homogen sejenis. Sementara dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organis, kesadaran kolektif dibatasi pada sebagian kelompok tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang rigid, dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi daipada pedoman moral, karena integrasi masyarakat modern sudah terkikis oleh individualitas dan materialistis, dimana semua orang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan materi daripada kepentingan bersama, hal inilah yang sangat memungkin ketidak petuhan pada norma, dan penyimpangan – penyimpangan yang banyak atau marak terjadi pada masyrakat modern. Solidaritasnya mulai sulit terbentuk karena masyarakat di dalamnya plural atau beraneka ragam. Padahal solidaritas itu sendiri terbentuk atau terjadi karena adanya homogenitas.

Analisis Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Strkturasi-Anthony Giddens

Oleh :

Celia Tri Pristya Devitha

4815080245

Pendidikan Sosiologi Reg’08

Sekilas tentang Sejarah Singkat Korupsi di Indonesia dan Hubungannya dengan Teori Strukturasi Giddens

Fenomena korupsi ternyata berakar pada bentuk birokrasi feodal pada zaman pemerintahan raja-raja di Indonesia. Sebut saja kerajaan Mataram, birokrasi kerajaan dipimpin oleh raja dengan sebutan “keagungan dalem”. Kepemimpinan raja-raja ini diwakili ke bawah oleh para bupati, perwakilan raja, perwakilan kerajaan atau kaum bangsawan sampai kepada yang paling bawah yang adalah alat-alat raja untuk menjangkau raja demi “kepentingan pribadi”. Artinya bahwa, pada zaman ini raja memiliki hak hakiki atas kepemilikan tanah bahkan penduduk yang berpijak di atas tanah tersebut. Selanjutnya, perwakilan raja yang adalah alat untuk menjangkau, mendekati dan “seolah-olah” mewakili rakyat justru seringkali bertindak sewenang-wenang. Mengambil dan merampas milik rakyat dengan dalih penugasan oleh raja. Rakyat hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan raja. Dibidang ekonomi misalnya, rakyat hanyalah alat yang bekerja untuk selanjutnya hasilnya diserahkan untuk kepentingan dan keperluan raja.

Birokrasi macam ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintahan colonial Belanda pada zaman penjajahan. Mulai dari pemerintahan Gubernur Deandels, Rafles sampai kepada Van Den Boch yang pada hakekatnya juga melanjutkan birokrasi feodal yang terus menerus menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat. Bumi Indonesia dijadikan sumber bahan mentah yang kemudian dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri Eropa, begitu pula dengan rakyatnya yang dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan para pemerintah kolonial yang menetap di Indonesia. Dalam banyak masyarakat ada kewajiban tradisional untuk bekerja bagi keperluan umum dalam beberapa hari atau minggu setiap tahun. Akan tetapi, di bawah pemerintahan kolonial ada beberapa contoh, yaitu diadakan kerja paksa, tidak untuk keperluan umum, akan tetapi untuk tuan-tuan swasta, dan tidak selama beberapa hari atau minggu, akan tetapi untuk masa yang lama.[1]

Sikap birokrasi feodal, yang akhirnya membentuk sikap ambivalensi lah yang menjadi akar korupsi di Indonesia. Hingga saat ini, birokrasi bangsa ini masih mewarisi ciri feodal dengan kasus korupsi yang agaknya sudah mempunyai budaya tersendiri.

Pada saat ini, korupsi di Indonesia memang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu. Korupsi kerap kali dilakukan oleh mereka yang punya kekuatan ekonomi, politik dan kekuasaan secara berulang-ulang. Bahkan dimulai sejak zaman pemerintahan raja-raja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini membuat korupsi seolah telah menjadi “struktur” seperti yang diungkapkan oleh Anthonny Giddens, seorang sosiolog dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan teori strukturasi. Menurutnya, struktur lahir dari praktik sosial yang berulang dan berpola dalam lintas ruang dan waktu. Sepakat dengan pernyataan Giddens, kasus korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi satu, dua atau tiga kali. Sudah banyak kasus korupsi yang terjadi dan itupun penyelesainnya masih sering terjadi praktik korupsi pula di dalamnya.

Dalam analisis sosial, struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan “pengikatan” waktu-ruang dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan itu memungkinkan keberadaan praktek-praktek sosial serupa dalam rentang waktu dan rentang ruang yang sangat beragam sekaligus memberikan praktek-praktek sosial itu suatu bentuk sistemik.[2] Struktur korupsi di Indonesia saat ini merupakan praktek sosial yang serupa dengan waktu sebelumnya. Korupsi menjadi sebuah struktur ketika praktek sosial yang serupa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya dilakukan kembali secara berulang-ulang dan akhirnya memungkinkan membentuk sebuah praktek korupsi yang sistemik. Praktek korupsi di Indonesia saat ini telah menjelma menjadi sebuah bentuk yang “sistemik”, karena itulah agak sulit rasanya mencabut akar dari fenomena perusak bangsa ini.

Struktur adalah “aturan (rules) dan sumberdaya (resources) yang terbentuk dari perulangan praktik sosial”[3] artinya bahwa dalam struktur itu bisa menjadi sebuah penekan (constraining) yang bersifat mengatur, dan juga bisa menjadi sesuatu yang memberdayakan (enabling). Dalam kasus korupsi yang menjadi analisa dalam tulisan ini, penulis berinterpretasi bahwa yang menjadi struktur adalah sistem atau instansi terkait di mana koruptor melakukan korupsi. Penjelasannya begini, suatu sistem (instansi) tentu mempunyai beberapa norma, aturan yang mengekang dan mengikat aktor yang bekerja di dalamnya, ada larangan untuk korupsi atau menggelapkan uang, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, sistem (instansi) secara sadar atau tidak membuka peluang bagi aktor untuk menggelapkan dana karena kurangnya pengawasan dan lain sebagainya.

Korupsi dalam Pandangan Konsepsi Dualitas Struktur-Aktor

“Siapapun boleh naik, Korupsi harus turun !” kurang lebih begitulah bunyi simbol untuk memerangi korupsi yang sering ditemui. Nampaknya korupsi telah menjadi sebuah “setan raksasa” yang menghantui dan menyita perhatian segenap masyarakat Indonesia. Sebuah parasit mematikan dan melumpuhkan harapan generasi muda memandang masa depan dari bangsa ini. Setiap aspek mulai dari pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya seperti sudah tidak asing lagi dengan praktik sosial yang akibatnya bisa merusak bangsa ini dengan sangat parah.

Praktek sosial yang dilakukan oleh para pejabat dan mereka yang punya kekuatan dalam ekonomi, politik dan kekuasaan telah membentuk sebuah struktur korupsi. Seperti tidak ada harapan lagi untuk melihat ke depan. Sulit rasanya melihat dan memilih siapa yang harus disalahkan.

Dalam kesulitan melihat dan memilih siapa yang harus disalahkan, di situlah titik kelemahan kita. Seringkali kita melihat sesuatu secara dualisme. Memang realitas sosial kadang menjebak kita ke dalam dua pendekatan dalam memandangnya. Entah itu pendekatan yang menekankan kepada struktur, yang lebih bersifat objektif di mana tindakan sosial itu dikontrol di bawah dominasi kekuatan struktur. Ataukah kita melihat dengan sudut pendekatan yang lebih menekankan pada aktor, di mana aktor bukanlah wayang yang harus melakukan tindakan sosial seperti apa yang telah diatur oleh struktur. Dua pendekatan di atas memang terlihat kontras bertentangan, sama halnya ketika kita memandang realitas sosial seperti kasus korupsi ini. Kita seringkali menyalahkan sistem, atau aktor yang melakukan korupsi. Pertentangan dua pendekatan struktur dan aktor di ataslah yang disebut dualisme.

Anthony Giddens melihat realitas sosial bukan berdasarkan dualisme, tetapi dualitas. Artinya bahwa, struktur dan aktor tidak dapat dipisahkan. Tindakan sosial tidak semata-mata dikontrol dan didominasi oleh kekuatan sosial, begitu juga kekuatan dan dominasi sosial lebih dari sekedar tindakan sosial. Lihat saja kasus korupsi, kita tidak bisa hanya menyalahkan sistem atau aktor yang melakukan korupsi. Kedua-duanya saling berhubungan, memiliki relasi yang tidak bisa dipisahkan.

Yang disebut pelaku adalah orang-orang yang kongkret dalam “arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia”[4]. Koruptor melakukan praktek korupsi karena sistem (instasi) memberi mereka kesempatan, tapi bukan berarti yang menyebabkan korupsi itu adalah sistem. Di sisi lain korupsi juga terjadi karena mereka yang melakukan korupsi (aktor) merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka peroleh sekarang, terjebak dalam keserakahan dan “mungkin” merasa perlu melakukan korupsi. Yang dimaksud Giddens dengan dualitas itu adalah dimana kita bisa memandang realitas sosial dengan merangkum kedua pendekatan struktur dan aktor. Begitu pula dalam memandang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dualitas antara struktur dan aktor adalah cara yang tepat. Koruptor dan sistem sama-sama terjebak dalam lingkaran setan “korupsi”, kedua-duanya patut disalahkan. Ketika sistem memberi kesempatan kepada koruptor, lalu koruptor melakukan praktek korupsi dengan bentuk kesadaran entah itu motivasi tidak sadar atau bahkan dengan kesadaran praktis maka sebenarnya kedua-duanya telah memiliki hubungan keterkaitan. Seperti yang ditekankan oleh Giddens, komposisi antara agen dan struktur-struktur bukanlah dua fenomena tertentu yang saling terpisah, atau sebuah dualisme, melainkan mewakili sebuah dualitas.[5]

Dualitas struktur dan tindakan membutuhkan sarana antara. Artinya bahwa, dalam melakukan tindakan, seorang aktor membutuhkan sebuah sarana antara. Sama halnya dengan kasus korupsi. Seorang koruptor melakukan tindakan korupsi tentu membutuhkan sarana dalam hal ini instansi terkait di mana sang aktor bekerja. Dalam melakukan tindakan dalam struktur, Giddens memperkenalkan tiga unsur struktural yaitu :

- Signifikasi : Simbol atau pemberian makna

- Dominasi : Penguasaan terhadap sesuatu

- Legitimasi : Peraturan normatif

Contohnya dalam dualitas struktur dominasi dan praktik penguasaan bisa digambarkan sebagai berikut :

Koruptor (signifikasi, symbol atas orang yang melakukan tindakan korupsi)




Fasilitas (Instansi, DPR, Pengadilan, dll)

Sarana-antara




Mengalihkan dana ke rekening pribadi,

Menerima suap, melakukan pemungutan liar (dominasi atas pekerjaan)




Kesempatan dan adanya situasi terbuka untuk melakukan korupsi

Sarana-antara (legitimasi)

Reproduksi sosial lahir dari dualitas struktur dan praktik sosial seperti yang telah dijelaskan di atas. Secara sadar atau tidak, aktor telah melakukan reproduksi sosial melalui praktek sosial yang dilakukan. Yang berbeda adalah dimensi internal tindakan yang dilakukan oleh aktor. Ada 3 dimensi tindakan yang dikemukakan oleh Giddens yaitu :

- Motivasi tidak sadar, adalah perasaan atau keinginan dalam diri seseorang yang mengarahkannya untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi bukan tindakan itu sendiri.

- Kesadaran diskursif, sebuah tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan memberi ciri spesifik atas tindakannya.

- Kesadaran praktis, sebuah tindakan atas dasar kesadaran secara praktis. Artinya bahwa, setiap tindakan yang dilakukan aktor tidak selalu atau tidak perlu diurai dan dijelaskan secara spesifik.

Dalam hal tindakan korupsi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri ini, mungkin dilatar belakangi oleh 2 dari 3 dimensi internal tindakan yang dikemukakan oleh Giddens. Melihat kasus korupsi yang terjadi belakangan ini, sepertinya tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang “berkuasa” tersebut mungkin diawali dengan motivasi tidak sadar. Akan tetapi, tindakan korupsi tersebut jika dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang tidak tertutup kemungkinan akan berubah menjadi sebuah kesadaran praktis.

Korupsi yang telah menjelma menjadi “struktur” seperti yang telah dibahas sebelumnya bisa terjadi karena dorongan dari beberapa faktor.

Pertama, dari segi signifikasi atau struktur penandaan, korupsi seperti telah punya budaya tersendiri. Sudah tidak lazim lagi dilakukan. Bisa kita lihat sendiri bahwa tidak sedikit urusan yang bisa selesai dengan “uang pelican” bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua urusan bisa selesai dengan mudah bila meghalalkan tindakan sosial ini.

Kedua, koruptor (signifikasi terhadap mereka yang melakukan tindakan korupsi) adalah mereka yang memiliki dominasi dan pengaruh di dunia ekonomi dan politik. Orang-orang seperti ini biasanya adalah yang sering kita sebut dengan pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya. Dengan modal dominasi dan kekuasaan maka mereka bisa dengan mudah melakukan tindakan merugikan negara ini. Korupsi memang sangat gencar dilakukan oleh orang-orang ini karena mereka punya “sarana-antara” untuk melakukan korupsi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Korupsi juga lah yang merusak organ-organ negara ini sejak negara ini lahir, dan ironisnya dilakukan oleh mereka yang menjadi saksi lahirnya negara ini dan duduk menjabat di dalamnya.

Ketiga, korupsi seperti punya legitimiasi sendiri. Entah karena jenuh atau memang bersikap apatis, rakyat Indonesia seolah “Ogah” memberi sangsi sosial kepada koruptor. Sikap seperti inilah yang turut berpengaruh menciptakan mental baja bagi para koruptor, karena mereka tidak begitu di perangi oleh masyarakat Indonesia secara umum. Memang perang terhadap korupsi sudah dilakukan, tapi mayoritas itu hanya masih dalam tahap simbol. Simbol-simbol pemberantasan korupsi sudah seringkali kita temui. Tapi bersyukur bahwa telah ada instusi yang berusah sekuat tenaga untuk memberantas korupsi yakni KPK. Dukungan moral dan kerja juga dibutuhkan oleh institusi ini untuk benar-benar menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Jangan Pesimis !

Korupsi yang sepertinya telah menjadi struktur dan memiliki budaya sendiri di negara ini sangat mengguncang harapan setiap masyarakat baik itu generasi muda atau tua. Dualitas antara struktur dan aktor seolah sudah memiliki ikatan kerja sama luar biasa dalam melancarkan tindakan ini. Korupsi yang bisa dengan mudah dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan baik itu dibidang ekonomi, sosial dan politik menjadi hal yang sangat sering terdengar dikuping kita.

Korupsi bukan hanya sekedar masuknya anggaran negara ke rekening pribadi pejabat, lebih dari itu, korupsi itu menggerogoti setiap organ bangsa, merusak moral, menciptakan pesimis, menghancurkan kepercayaan kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Wibawa pemerintah seolah terhapus begitu saja karena tindakan korupsi ini.

Namun setidaknya, Giddens melalui teori strukturasinya ini mengajarkan kita untuk tidak pesimis melihat masa depan. Meski begitu kelamnya awan korupsi menutup pandangan kita akan masa depan bangsa ini, tapi kita masih bisa optimis bahwa struktur korupsi pun bisa usang.

Tentu akan ada suatu perubahan karena kita bukanlah makhluk yang statis, dinamika kita juga bisa menjadi salah satu pendorong dan peruntuh bagi tembok korupsi. Dalam konsep Giddens, ada yang disebut dengan refleksivita- institusional. Ketika bangsa kita berlari tunggang langgang akibat ketidak jelasan masa depan oleh ulah korupsi, dan masalah negara yang lainnya, maka kapasitas kita memonitoring diri sendiri atau bangsa kita sendiri sangatlah perlu.

Refleksifitas-institusional bisa menjadi sebuah titik tolak untuk menjadi optimis melihat struktur korupsi yang semakin merajalela. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi salah satu bentuk dari refleksivitas-institusinal. Mungkin tidak akan ada KPK jika korupsi tidak ada. Oleh sebab itu KPK lahir sebagai wujud dari refleksivitas-institusional. Giddens juga mengungkapkan bahwa struktur bisa saja usang.

Perubahan sosial, menurut Giddens terjadi ketika adanya ke-usang-an struktur. Ke-usang-an struktur ini terjadi jika kapasitas kita untuk mengontrol diri sendiri dan menginstropeksi diri. Kapasitas monitor terhadap diri yang semakin meluas akan menyebabkan derutinitasi, artinya bahwa skema yang selama ini digunakan sudah tidak relevan digunakan pada saat tertentu, sehingga kita mencari skema yang sesuai dengan praktik sosial yang sedang berlangsung. Contohnya, ketika tirani orde baru digulingkan oleh mahasiswa pada mei 1998 yang lalu, terjadi keusangan struktur dimana, skema otoritas Soeharto dizaman orde baru sudah tidak bisa praktikan lagi ditengah-tengah praktik aspirasi banyak orang Indonesia yang sudah berubah.

Korupsi yang telah menjelma menjadi “struktur” selama berpuluh-puluh tahun dan secara kontinu bisa diluluhkan dengan adanya praktik-praktik sosial baru. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa keusangan struktur merupakan salah satu harapan. Keusangan struktur korupsi bisa terjadi ketika kita mulai memiliki kesadaran untuk melakukan praktik sosial baru, memiliki kesadaran bahwa korupsi bukanlah tindakan yang relevan bagi kita untuk melangkah menuju masa depan. Struktur korupsi bisa usang ketika kita mulai menyadari bahwa tindakan korupsi sudah “ketinggalan zaman” dan berusaha untuk merefleksikan diri kita. Kapasitas “refleksi-monitoring-self” memang sangat perlu kita tingkatkan untuk memperbaiki diri bahkan bangsa kita, karena kita adalah generasi penerus.

Praktek sosial baru yang diyakini bisa meng-usang-kan struktur korupsi juga bisa dilakukan oleh mereka yang memang memikirkan masa depan bangsa ini secara serius, mereka orang-orang baik yang tidak berorientasi pada jabatan, uang dan kekuasaan, mereka yang serius ingin memperbaiki bangsa. orang-orang seperti inilah yang sepantasnya masuk ke pusat kekuasaan melalui partai politik.

Berharap bahwa ke-usang-an struktur bisa benar-benar terjadi di Negeri ini, sehingga kita bisa dengan mantap memikirkan masa depan bangsa ini. Bisa melakukan segala seuatunya tanpa ketakutan korupsi dan tetek bengeknya yang mampu merusak segala organ bangsa ini.

Referensi

Buku :

Jones, Pip, Pengantar Teori-teori sosial, Dari Terori Fungsionalisme hingga Post-modernisme, Yayasan Obor Indonesia:Jakarta,2009.

Giddens, Anthony, Teori Strukturasi, diterjemahkan oleh Maufur dan Daryatno. Pustaka Belajar. Jogjakarta:2010. hal : 27

Goldthorpe, J.E, The Sociology of the Third World. Dialih bahasakan oleh Sukadjo. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Priyonono, B.Herry, Anhonty Giddens Suatu Pengantar.Kepustakaan Populer Gramedia:Jakarta, 2002. Hal : 19

Ritzer, George and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6. Kencana:Jakarta. 2007.

Non buku :

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/84087077.pdf

http://www.antikorupsi.org/docs/pemberantasankorupsitinjauanstrukturdanpelaku.pdf

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Celia Tri Pristya Devitha

No. Registrasi : 4815080245

Prodi : Pendidikan Sosiologi Reguler

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan paper yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan paper ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah maupun sanksi akademik lainnya.

Demikan, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Celia Tri Pristya Devitha



[1] J.E Goldthorpe, The Sociology of the Third World. Dialih bahasakan oleh Sukadjo. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal : 79

[2] Anthony Giddens, Teori Strukturasi, diterjemahkan oleh Maufur dan Daryatno. Pustaka Belajar. Jogjakarta:2010. hal : 27

[3] B.Herry Priyonono, Anhonty Giddens Suatu Pengantar.Kepustakaan Populer Gramedia:Jakarta, 2002. Hal : 19

[4] Ibid. hal : 19

[5] Ibid. hal :40